Melampaui Toleransi?

March 21, 2010

Oleh TRISNO S SUTANTO
Direktur Program Madia (Masyarakat Dialog Antar-Agama), Jakarta

Merenung Bersama Walzer

Agaknya sudah klise jika dikatakan bahwa toleransi merupakan
persoalan hidup-mati bagi masyarakat yang sangat majemuk seperti
Indonesia. Akhir-akhir ini, dengan semakin menguatnya kecenderungan
konservatisme serta radikalisasi pandangan maupun praktik-praktik
keagamaan, toleransi jadi pertaruhan ultim, apalagi jika persaingan
antarkelompok sudah menohok tradisi dan pergulatan paham keagamaan.
Di situ sang liyan (the other) cenderung dipersepsi sebagai orang
asing (stranger), atau bahkan musuh (lebih halus: pesaing) dalam
ranah perebutan jumlah umat sehingga hak-hak konstitusionalnya tidak
layak dibela.

Seperti pernah ditunjukkan dengan bagus oleh David Lochhead dalam
karya klasiknya mengenai imperatif dialogis yang lahir dari
perjumpaan antariman (1988), akar-akar kecurigaan ini tertanam sangat
dalam, malah menjadi bagian melekat dalam pembentukan identitas
keagamaan. Di dalam setiap tradisi keagamaan, menurut Lochhead,
selalu terkandung benih-benih ideologi dan/atau teologi yang bersifat
isolasionis (tiap agama hidup dan berkembang dalam ghetto-nya sendiri-
sendiri), konfrontasionis (yang lain dan yang berbeda adalah pesaing
yang perlu dicurigai), dan bahkan kebencian (yang lain dan yang
berbeda adalah musuh yang harus ditaklukkan). Batas-batas ketiganya
sangatlah tipis dan kabur, apalagi ketika dikaitkan dengan logika
dakhil kekuasaan yang ada dalam setiap tradisi keagamaan.

Karena itu, sekalipun semua agama mendaku bahwa risalahnya ditujukan
bagi seluruh umat manusia, dibutuhkan waktu panjang dan perjuangan
yang bersimbah darah agar tradisi-tradisi keagamaan dapat menerima
paham kemanusiaan universal yang mampu mengatasi paham orang kita
versus orang asing. Kesadaran bahwa semua manusia, apa pun latar
belakang warna kulit, jenis kelamin, maupun keyakinan yang dipeluknya
memiliki keluhuran martabat yang harus dilindungi, dibela, dan
diperjuangkan hanya lamat-lamat memasuki kesadaran keagamaan—bahkan
dalam banyak hal masih diperdebatkan sampai sekarang.

Di dalam konteks seperti itu esai provokatif Michael Walzer, On
Toleration (1997), dapat membuka banyak ranah problematis yang
menantang jika persoalan toleransi mau dibicarakan secara serius.
Saya tidak ingin meringkas teks yang sudah padat itu di sini, tetapi
mengambil beberapa rajutan persoalannya sebagai titik berangkat untuk
memeriksa praktik-praktik toleransi.

Rezim-rezim toleransi

Walzer mengambil pendekatan berbeda ketimbang para pemikir yang sibuk
mencari kaidah-kaidah universal. Baginya praktik-praktik toleransi—
atau, sederhananya, koeksistensi damai kelompok-kelompok masyarakat
yang memiliki sejarah, budaya, dan identitas berbeda—harus selalu
diletakkan dalam situasi historis-konkret. Soalnya, koeksistensi
damai itu dapat mengambil bentuk pengaturan politik yang berbeda-
beda, masing-masing dengan implikasinya sendiri-sendiri. Bagaimana
pengaturan politik yang terbaik sudah tentu sangat ditentukan oleh
sejarah dan budaya masyarakat yang hendak diatur.

Namun, apa yang dimaksud jika seseorang atau suatu kelompok
menoleransi orang atau kelompok yang lain? Apa yang dimaksud jika
orang berbicara mengenai koeksistensi damai? Toleransi sebagai suatu
sikap, menurut Walzer, merujuk pada berbagai matra di dalam suatu
garis kontinum begini. Pertama, yang mencerminkan toleransi keagamaan
di Eropa sejak abad ke-16 dan ke-17 adalah sekadar penerimaan pasif
perbedaan demi perdamaian setelah orang merasa capek saling
membantai. Jelas ini tidak cukup dan karenanya dapat dicandra gerak
dinamis menuju matra kedua: ketidakpedulian yang lunak pada
perbedaan. Di situ sang liyan diakui ada, tetapi kehadirannya tidak
bermakna apa-apa. Matra ketiga melangkah lebih jauh: ada pengakuan
secara prinsip bahwa sang liyan punya hak-hak sendiri sekalipun
mungkin ekspresinya tidak disetujui. Matra keempat bukan saja
memperlihatkan pengakuan, tetapi juga keterbukaan pada yang lain,
atau setidaknya keingintahuan untuk lebih dapat memahami sang liyan.
Posisi paling jauh dalam kontinum ini, yakni matra kelima, tidak
sekadar mengakui dan terbuka, tetapi juga mau mendukung, atau bahkan
merawat dan merayakan perbedaan, entah karena alasan estetika-
religius (keragaman sebagai ciptaan Allah) entah karena keyakinan
ideologis (keragaman merupakan tanah subur bagi perkembangan umat
manusia).

Walzer mengakui matra kelima itu berada di luar fokus bahasannya.
Yang menjadi pusat perhatiannya adalah bagaimana pengaturan politik
terbaik yang dapat menjaga koeksistensi damai antarkelompok. Untuk
itu dia melacak alur-alur historis apa yang disebutnya sebagai rezim-
rezim toleransi dalam sejarah Barat yang memberinya tipe ideal (dalam
artian Weber) bagaimana praktik-praktik konkret toleransi
berlangsung. Tanpa perlu mengikuti lika-liku argumentasinya yang
rumit dan kaya, kelima tipe ideal yang dikemukakan Walzer—kerajaan
yang bersifat multinasional, masyarakat internasional,
konsosiasional, negara-negara bangsa, dan masyarakat pendatang—
membuka ranah problematis yang sangat kompleks.

Ringkasnya begini: sejarah peradaban Barat yang dikaji Walzer
memperlihatkan bahwa kerajaan yang bersifat multinasional merupakan
tipe ideal yang paling lama bertahan. Di situ pusat kekuasaan masih
utuh dan diwariskan turun temurun, yang menjadi penjamin stabilitas
dari teritori yang mencakup berbagai wilayah dan bangsa (karena itu
disebut: multinasional). Bangkitnya paham negara-bangsa setelah
Reformasi Protestan menjadikan tipe ideal ini kehilangan landasannya.
Negara-bangsa juga membawa pergeseran paling penting dalam obyek
toleransi, yang akan dibicarakan lebih jauh di bawah ini.

Sementara itu, masyarakat internasional berangkat dari pengaturan
kedaulatan negara masing-masing (warisan perjanjian damai Westphalia
1648) yang sekaligus membatasi intervensi suatu negara terhadap
kedaulatan negara lain. Sebaliknya, sistem konsosiasional menambahkan
elemen kewargaan bersama sebagai obyek toleransi, dan karena itu
membuka kemungkinan intervensi negara untuk melindungi hak-hak
individu. Penekanan terhadap hak-hak individu sebagai individu
semakin berkembang dalam masyarakat pendatang, yang dewasa ini—dengan
arus globalisasi—menjadi fenomena dan tantangan paling menentukan di
masa mendatang.

Beberapa simpulannya patut dibicarakan lebih jauh. Saya akan
membatasi pada tiga aspek krusial.

Tiga persoalan krusial

Pertama, perihal obyek toleransi. Kajian Walzer memperlihatkan baru
pada negara-bangsa, individu sebagai warga menjadi obyek toleransi.
Sejarah panjang kekuasaan memperlihatkan toleransi diberikan hanya
pada kelompok, bukan individu. Ini jelas terlihat pada sistem
kerajaan multinasional. Karena itu, kata Walzer, “transisi dari ranah
kerajaan kepada negara-bangsa yang merdeka merupakan titik kritis
dalam sejarah toleransi”.

Pergeseran obyek toleransi ini berimplikasi sangat jauh sebab untuk
pertama kalinya, toleransi diberikan pada individu dengan seluruh hak-
haknya, dan bukan hanya sebagai anggota kelompok tertentu. Pada
sistem kerajaan dengan kekuasaan yang lebih kurang terpusat walau
teritorinya dapat mencakup berbagai bangsa (seperti Pax Romana,
Kesultanan Ottoman, Kerajaan Majapahit dstnya), menurut Walzer,
identitas individu cenderung dilihat dan dihargai hanya sebagai
bagian dari identitas kelompok di mana individu itu menjadi
anggotanya. Sistem ini menoleransi praktik-praktik maupun struktur
kewenangan kelompok masing-masing, tetapi bukan tindakan dan pilihan
individu per orangan, yakni individu sebagai lelaki dan—apalagi!—
perempuan yang mandiri.

Sistem millet Kesultanan Ottoman adalah contoh par excellence soal
ini yang sering disebut sebagai preseden penting model toleransi
antarumat beragama. Di situ masing-masing komunitas agama (kata
millet memang berarti komunitas agama) yang ada—baik Islam, Kristen
Ortodoks, maupun Yahudi—diakui sebagai satuan yang memerintah diri
sendiri dan diperkenankan menerapkan hukum agama yang restriktif
terhadap individu-individu anggotanya, sekaligus tunduk pada
pemerintahan Islam Kesultanan Ottoman. Namun, di sini individu tidak
memiliki hak untuk berbeda, atau mengambil tindakan sendiri yang
bebas sesuai dengan hati nuraninya.

Ini sangat jelas terlihat, seperti pernah ditunjukkan oleh Kymlicka
yang bukunya sudah diterjemahkan di sini (2003) pada dua matra
kebebasan berkeyakinan yang selalu menjadi persoalan toleransi
antarumat beragama: hak individu untuk memilih agama atau keyakinan
sesuai dengan hati nuraninya, dan hak individu untuk memiliki
pemahaman yang berbeda. Sistem millet tidak memungkinkan baik praktik
bidah (mempertanyakan tafsir yang dominan) maupun murtad (memilih
keyakinan yang berbeda). Keduanya akan dipandang sebagai kejahatan
yang harus dihukum, bahkan dihukum mati.

Diskusi di atas mengantar kita pada aspek krusial kedua: perihal
kekuasaan. Praktik toleransi pada dasarnya adalah praktik kekuasaan.
Walzer mengutip adagium Stephen L Carter (1993) yang mahsyur bahwa
the language of tolerance is the language of power. Dalam sistem
kerajaan, kekuasaan yang terpusat menjamin keberlangsungan tatanan
yang ada. Sistem millet pada dasarnya adalah upaya menjaga tatanan
(harmoni) yang sudah ada lewat politik pembekuan identitas. Munculnya
negara-bangsa menggeser pusat kekuasaan dan menempatkannya pada
kelompok mayoritas yang akan menggunakan perangkat-perangkat negara
demi menjaga kepentingan mereka.

Baru pada negara-bangsa persoalan mayoritas-minoritas mencuat ke
permukaan dan menambah kompleks persoalan praktik toleransi. Memang
dalam sistem negara-bangsa, pada prinsipnya tidak ada pemaksaan
terhadap individu. Akan tetapi, setiap individu mengalami tekanan
untuk menyesuaikan diri, yakni berasimilasi dengan nilai-nilai,
budaya, adat maupun langgam kehidupan kelompok mayoritas yang
dominan. Persoalannya menjadi jauh lebih kompleks jika keragaman
kelompok—perbedaan budaya, etnisitas, atau ras—bertumpang tindih
dengan ketimpangan kelas sosial-ekonomi. Sejarah mencatat dalam
situasi seperti ini, praktik-praktik intoleran bisa berlangsung
sangat destruktif.

Ketiga: persoalan identitas yang fragmentaris. Sistem millet
sesungguhnya merupakan politik pembekuan identitas. Sebagai anggota
suatu kelompok (etnisitas, ras, agama, adat, dst), identitas
seseorang dianggap sama dengan identitas kelompoknya dan dipandang
sebagai sesuatu yang tunggal, utuh, sudah baku, dan tidak dapat
berubah. Karena itulah orang tidak dapat menyeberangi batas-batas
identitasnya yang sudah dipatok dengan jelas. Politik pembekuan
identitas semacam itulah yang sesungguhnya membuat kekuasaan di pusat
dapat menjamin keberlangsungan tatanan sekaligus melanggengkan
kekuasaan rezim penguasa. Akan tetapi, sistem ini tidak dapat
bertahan di tengah gelombang perpindahan penduduk yang dewasa ini
semakin kuat karena arus modernisasi (migrasi internal dalam suatu
negara) maupun globalisasi (migrasi antarnegara). Bahkan, arus
globalisasi juga mengajukan tantangan fundamental pada sistem negara-
bangsa dan mendorong apa yang disebut Walzer sebagai “proyek
pascamodern”. Untuk memahaminya, kita harus mundur sejenak.

Melampaui toleransi?

Walzer mengingatkan dua bentuk praktik toleransi yang berkembang
dalam sistem negara-bangsa, yakni asimilasi individu dan pengakuan
hak-hak kelompok, pada dasarnya merupakan proyek utama politik
demokrasi modern. Di situ toleransi dilandaskan pada hak-hak individu
sebagai warga tanpa memandang keanggotaannya dalam suatu kelompok
primordial. Dengan itu, proyek modernis yang mau memasukkan semua
orang ke dalam sistem demokrasi (the politics of inclusion, memakai
istilah Habermas) dapat berlangsung. Namun, Walzer mengingatkan bahwa
proyek ini berwajah ganda: pada satu pihak ada pergulatan untuk masuk
menjadi warga yang setara, pada pihak lain—karena tuntutan hak-hak
kelompok, khususnya kelompok minoritas, untuk bersuara, memperoleh
tempat, dan menjalankan politiknya—dapat juga berarti pemisahan.

Globalisasi menjadikan masalah ini bertambah rumit dan akut. Arus
deras kaum pendatang mempersoalkan narasi-narasi dominan identitas
yang selama ini mempersatukan negara-bangsa dan menjungkirbalikkan
posisi serta relasi mayoritas-minoritas. Dalam tipe ideal kelima,
masyarakat pendatang, orang mulai mengalami apa yang selama ini
dibayangkan sebagai kehidupan tanpa batas-batas yang jelas—bukankah
batas-batas teritorial negara-bangsa sudah (hampir) tidak berarti
sekarang?—maupun tanpa identitas tunggal yang memberi rasa (ny)aman.
Semakin banyak orang mengalami, dengan percepatan teknologi
komunikasi dan transportasi sekarang, bahwa identitas mereka adalah
fragmen-fragmen yang tercerai-berai dari ikatan-ikatan lama yang
semakin hilang, tanpa kemungkinan menjadikan rangkaian fragmen itu
sesuatu yang utuh lagi. Hasilnya adalah suatu identitas yang
fragmentaris, yang dipersatukan hanya oleh garis sambung, a
hyphenated identities!

Ini sudah tentu menambah kompleksitas persoalan toleransi sebab di
situ toleransi harus sekaligus mencakup beberapa tataran: sebagai
warga negara-bangsa (walau batas-batas teritorialnya semakin kabur),
sebagai anggota kelompok primordial (yang ikatan dan pesonanya makin
menghilang), maupun sebagai pribadi yang identitasnya majemuk,
fragmentaris, tidak pernah utuh dan tunggal. Walzer menjuluki
persoalan itu sebagai proyek pascamodernis yang, menurut saya, akan
semakin menjadi persoalan kita semua di masa mendatang.

Saya tidak ingin memasuki persoalan itu secara rinci di sini. Namun,
setidaknya tuturan di atas memperlihatkan bahwa konsep toleransi itu
sendiri tidaklah memadai untuk menangani kompleksitas persoalan yang
ada. Seorang pemikir Kristen Koptik dari Mesir, Milad Hanna (2005),
mengingatkan bahwa toleransi, yang sering diterjemahkan ke dalam
bahasa Arab sebagai al-tasâmuh, selalu mengandaikan relasi kuasa yang
tidak seimbang sebagai konteksnya. (Ingat diktum di atas: bahwa the
language of tolerance is the language of power.) Karena itu, ia
mengusulkan istilah baru, qabûlul âkhar, ‘menyongsong sang liyan’,
yang lebih aktif dan egaliter sebagai bahasa baru toleransi. Kata
Hanna, “Kata al-tasâmuh hanya bermakna ketika ada suatu pihak
bersalah, lalu pihak lain menenggang rasa. Sedangkan qabûlul âkhar
bermakna lebih dalam dan lebih aktif: menerima dan menyongsong orang
lain, tidak sekadar bertenggang rasa.”

Namun, dengan itu pula, kita sudah menyeberangi batas-batas yang
didirikan Michael Walzer dan merambah ranah problematis baru yang
harus kita bicarakan dan arungi bersama.

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0609/02/Bentara/2917874.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: